SEMESTA INFRASTRUKTUR, INFRASTRUKTUR SEMESTA

SEMESTA INFRASTRUKTUR, INFRASTRUKTUR SEMESTA

Fri, 06/28/2019 - 11:57
0 comments
jalan desa

oleh Sutoro Eko

Berpikir dan memandang infrastruktur jalan, jangan seperti Adam Smith (1776), bapak ekonomi liberal. Infrastruktur jalan bukan melulu soal pertumbuhan ekonomi dan untung rugi secara ekonomi. Smith menegaskan bahwa negara harus membangun jalan untuk mendukung perdagangan, perdagangan mendukung pertumbuhan, pertumbuhan mendukung kemakmuran. Sebaliknya Smith berujar bahwa perdagangan harus ikut membayar jalan. Ia misalnya melarang negara membangun jalan di tempat yang tidak ada perdagangan, seperti padang pasir atau kawasan villa pejabat, karena rugi secara ekonomi.

Membangun infrastruktur jalan pasti menyedot anggaran besar dan sangat mahal. Dulu para teknokrat menggunakan petuah Adam Smith itu untuk menghindari pembangunan jalan di pinggiran dan pelosok negeri, sebab bisa bikin rugi secara ekonomi. Dengan nalar itu, pembangunan jalan di masa lalu dikonsentrasikan di Jawa, kota-kota besar dan pusat-pusat perdagangan. Buahnya adalah ketimpangan dan merosotnya kepercayaan orang pinggiran pada pemerintah. Akibat berikutnya, rakyat dan masyarakat lokal tidak punya kedaulatan terhadap komoditi hasil bumi yang mereka hasilkan.

Kebijakan infrastruktur Jokowi, yang pahit dan dikritik oleh banyak orang, memang sengaja untuk memotong nalar Adam Smith dan para teknokrat homo economicus yang antipolitik dan antipinggiran itu. "Kalau hanya berpikir economic return, maka saya tidak perlu membangun jalan di Papua, tetapi cukup di Jawa", demikian tutur Jokowi. Beliau juga berujar: " Ekonomi dan logistik iya, tetapi yang lebih penting, infrastruktur mempersatukan Indonesia".

Bagi saya, infrastruktur adalah sebuah semesta, yang mengandung politik ekonomi, untuk mendongkrak kedaulatan politik dan pemerataan ekonomi yang mempersatukan Indonesia.

Pertama, jalan -- sebagai infra dasar - merupakan ruang imajinasi dan interaksi antara warga dan pemerintah. Dengan melewati jalan yang buruk, warga cenderung mengumpat pada pemerintah, sekaligus juga menghadirkan imajinasi buruk warga pada pemerintah. Jalan yang buruk menyumbang ketidakpercayaan warga pada pemerintah.

Kedua, ketiadaan jalan atau jalan yang buruk sama sekali tidak membawa manfaat bagi negara dan warga. Kondisi ini menciptakan medan gelap yang dimanfaatkan para pembajak, cukong, tengkulak, dan penumpang gelap, yang tidak sanggup dikontrol oleh negara. Mereka bisa permainkan harga komoditi lokal dengan alasan jalan sulit dan transportasi mahal, sehingga rakyat terisolasi dari dunia perdagangan.

Ketiga, jalan merupakan medan kedaulatan politik negara. Negara hadir memanfaatkan jalan untuk mengendalikan wilayah untuk menjaga kedaulatan, memberi pelayanan kepada warga, sekaligus membuka akses rakyat ke dunia perdagangan. Tanpa jalan, berarti negara tidak hadir, negara tidak berdaulat.

Keempat, jalan merupakan ruang warga dan masyarakat sipil. Dengan kalimat lain, jalan adalah medan-ruang untuk merajut kewargaan (hak kewajiban warga) dan pembentukan masyarakat sipil. Jalan yang memadai sangat dibutuhkan oleh warga untuk melakukan interaksi sosial, hadir mengikuti forum ruang publik, mengakses layanan publik, masuk ke dunia perdagangan dan sebagainya.

Kelima, secara politik, jalan mempersatukan Indonesia. Dengan menikmati jalan yang baik, daerah-daerah pinggiran mempunyai imajinasi yang lebih baik pada Indonesia. Bahkan secara mikro, jalan yang baik, memfasilitasi mobilitas pertemuan dan menyatukan antarwarga maupun antarkeluarga yang cepat dan mudah. Isteri-suami yang bekerja dan anak-anak yang bersekolah, lebih cepat bisa bertemu dalam keluarga kalau memperoleh layanan jalan yang baik.

Keenam, jalan toll dan jalan utama memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, jalan sekunder dan tersier yang tersebar ke seluruh pelosok memfasilitasi pemerataan ekonomi. Memang jalan yang baik juga memfasilitasi penetrasi kapital sampai ke pelosok. Tetapi ingat para cukong kapital tetap bisa masuk ke pelosok, sekalipun tidak ada jalan yang baik. Maka jalan pelosok yang baik memfasilitasi pemerataan aset dan akses bagi rakyat dan masyarakat lokal. Jika mereka diorganisir, maka mereka akan sanggup mengusir atau bernegosiasi dengan cukong, dengan memanfaatkan jalan yang terhubung dari tersier ke sekunder dan primer.

Dengan begitu, infrastruktur jalan memfasilitasi pembentukan infrastruktur sosial, ekonomi dan politik, yang menjadi landasan bagi suprastruktur ekonomi politik NKRI dan keadilan sosial. Para pihak yang abai pada infrastruktur, dan para pihak pengikut Adam Smith, maka abai pada kedaulatan politik dan pemerataan ekonomi yang mempersatukan Indonesia.

Jika Soekarno mempersatukan Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Joko Widodo mempersatukan Indonesia dengan semesta infrastruktur dan infrastruktur semesta.

(diambil status Facebook Sutoro Eko)


 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.