Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa

Mon, 01/27/2020 - 10:35
0 comments

Catatan Kuliah 01

Pemanfaatan Dana Desa

Bersama: Anwar Sanusi, Eko Sri Haryanto, Helmiati Nuhung,

Host: Ivanovic Agusta

 

 

Arti dan maksud Akademi Desa 4.0 menjadi bahasan pembuka dalam kuliah perdana ini. Dikatakan bahwa Angka 4.0 tersebut merujuk pada tahapan revolusi industri yang sudah mencapai tahap 4 yaitu perubahan radikal dan masif akibat internet dan komputasi kecerdasan buatan (AI). Bila menengok ke belakang maka tahap 1 dipicu oleh penemuan mesin uap; tahap 2 penemuan listrik; tahap 3 komputer dan sistem otomatisasi.

Sedangkan kata Akademi seperti dijelaskan Pak Eko dan Bu Helmiati, adalah ekosistem pembelajaran yang bersifat informal dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi internet. Antara lain dengan penyelenggaraan kuliah Akademi Desa 4.0 yang dilakukan secara live tiap jumat sore lewat streaming video youtube dan dipancarkan juga oleh beberapa stasiun TV local, bila diakses secara live maka peserta kuliah bisa merespon dan menyampaikan pertanyaan yang akan ditanggapi langsung oleh para pemateri. Sedangkan secara umum materi kuliah dikelola dalam website akademidesa.kemendesa,go.id, serta beberapa website penunjang di lingkungan kementerian desa seperti pusat data desa Indonesia (pddi.kemendesa.go.id). Selain itu, bila diperlukan maka bisa juga dilakukan kuliah kelas pada 8 Balai Kemendesa yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

Dalam kontek desa, hal ini menjadi sangat penting, karena pada umumnya masyarakat desa relatif kurang dalam Pendidikan formal. Dari hasil survey, seperti dikatakan Pak Ivan, bahwa di desa terdapat sekitar 57 juta Angkatan kerja yang hampir semua (96%) berpendidikan SMA ke bawah, bahkan dari keseluruhan tersebut yang berpendidikan SD sebanyak 69%. Dengan demikian maka upgrade ilmu pengetahuan secara terstruktur, masif dan sistematis sangat perlu dilakukan untuk masyarakat desa.

Dengan semangat revolusi industri tahap 4 maka Akademi Desa berusaha menjawab persoalan tersebut. Sebagai ilustrasi, kajian Indef menunjukkan bahwa transaksi online pada marketplace Indonesia sekitar 13 triliun per-bulan dan yang diperdagangkan sekitar 93% adalah produk impor. Namun bukan transaksi online yang menjadi topik kuliah, hal ini sekadar untuk menggambarkan bagaimana banjir informasi terjadi, kurang lebih seperti itu. Dengan demikian para pegiat desa diharapkan mampu memilah dan menyaring mana informasi yang bermanfaat.

Seperti dikatakan Pak Anwar, bahwa Akademi Desa 4.0 adalah bersifat terbuka, semua orang bisa menjadi guru. Untuk itu Akademi Desa 4.0 mengundang para pemerhati serta pegiat desa untuk menularkan ilmu dan pengalamannya dalam bentuk artikel, buku, infografis atau video supaya dimuat dalam website Akademi Desa 4.0.

Mengenai agenda prioritas akademi desa, Pak Eko menyatakan bahwa yang paling utama adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pembangunan dan pemberdayaan di desa, bahwa semua sumber daya yang ada di desa ditujukan untuk: (1) meningkatkan kualitas hidup; (2) kesejahteraan; (3) mengurangi kemiskinan, jadi untuk itu desa harus menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Lebih mendasar lagi maka kuncinya adalah membangun kesadaran tiap elemen masyarakat untuk peduli terhadap semua sumber daya desa dan potensi pengembangannya. Untuk mem-proses itu semua, tentu memerlukan bentuan dan kerjasama dengan pihak lain, seperti dinas terkait, perusahaan, pihak bank, perguruan tinggi dan seterusnya.

Secara internal pada masyarakat desa juga perlu menciptakan kesepahaman yang solid supaya mereka yang terkait atau terlibat bisa berpartisipasi secara maksimal. Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum tertinggi di desa menjadi sangat penting dalam hal ini. Di samping itu bisa juga memanfaatkan forum lain yang ada di desa seperti forum keagamaan, forum ibu-ibu PKK atau forum karang taruna, dan bisa juga forum informal lobi orang per-orang.

Menanggapi pertanyaan, mengapa dana desa (DD) cenderung untuk infrastruktur (fisik), Pak Eko mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak membatasi, semua itu sepenuhnya kewenangan desa. Memang bisa dipahami, pada beberapa tahun di awal peluncuran DD secara umum kebutuhan prioritas desa adalah infrastruktur. Data menunjukkan pada tahun 2015 APBDES untuk infrastruktur sekitar 85%, sedangkan untuk tahun 2019 menjadi 62% dan yang dominan setelah infrastruktur adalah ekonomi perikanan.

Jadi dari trend yang ada ternyata alokasi untuk infrastruktur mengalami penurunan. Hal ini senafas dengan arahan Presiden Joko Widodo periode 2 sekarang ini, prioritas dana desa dianjurkan untuk membangun sumber daya manusia. “Mungkin untuk desa-desa tertentu di luar pulau jawa, infrastruktur masih menjadi prioritas,” lanjut Pak Eko.

Diharapkan pada periode sekarang terjadi transformasi ekonomi, jika hanya infrastruktur mungkin tidak bisa secara langsung mendorong transformasi ekonomi, untuk itu perlu membangun sumber daya manusia supaya investasi ekonomi yang dialokasikan dari DD bisa memungkinkan. Supaya investasi itu sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa maka sangat penting pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, minimal harus dimusyawarahkan secara matang dalam badan permusyawaratan desa (BPD).

Kewenangan Desa

Pada sesi terakhir Pak Anwar Sanusi menyampaikan secara khusus soal kebijakan pengelolaan dana desa (DD). Membahas desa tentu tidak lepas dari UU yang mengaturnya, yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Menurut Pak Anwar, inti yang paling hakiki dari UU tersebut adalah pengakuan negara terhadap desa, sedangkan yang diakui adalah hak asal-usul dan kewenangan desa. Hal ini memberi angin segar yang sangat luar biasa bagi masyarakat desa karena desa jadi memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengurus diri-nya sendiri.

Seperti diketahui bahwa desa-desa di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum negara ada, desa-desa di Indonesia sudah mengorganisasikan diri dalam berbagai bentuk kelembagaan yang sudah terbukti mampu untuk mengelola segala persoalan di level desa. Kelembagaan ini tentu saja sangat sesuai dengan adat dan budaya pada masing-masing daerah tersebut.

Hal ini tercermin dari pengistilahan atau nomenklatur, yang menunjukkan bahwa kelembagaan tersebut mampu ber-adaptasi dalam lingkungannya dan juga mampu menata diri. Mulai dari Aceh dikenal dengan Gampong, di Sumatera Barat ada Nagari, di wilayah jawa ada desa yang pimpinan-nya masih disebut Lurah, serta perangkat di bawahnya ada kamituwo, bayan, jogoboyo dan seterusnya. Kemudian ada sebelah timur disebut distrik, ada juga disebut kampung, Ini merupakan bukti adanya pengalaman pengelolaan desa. Secara sektoral di Bali juga dikenal Subak, yaitu Lembaga adat yang mengatur pengairan untuk pertanian, begitu pula di wilayah Maluku dikenal juga lembaga adat yang mengatur eksplorasi laut dan hutan yang disebut Sasi, dan seterusnya sangat banyak kalau disebut satu per-satu. Ini merupakan khasanah kekayaan Indonesia di tingkat pengelolaan yang paling bawah.

Kembali pada inti UU No. 6 tahun 2014, maka desa memiliki ruang yang leluasa sesuai pengalaman historis tersebut dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki. Maka muncul istilah “desa membangun” yang terkandung makna pengakuan dari supra desa (di atas desa) atas wewenang asal-usul tersebut. Pada kontek desa, urusan-nya berkisar tentang peningkatan kesejahteraan, masalah tertib sosial (social order), kemudian bagaimana keamanan dan ketenteraman itu bisa dijaga. Ini adalah hakekat “desa membangun” yang sesungguhnya senafas dalam ber-tata-negara.

Dengan demikian secara umum “membangun desa” akan terus berjalan, yaitu inisiatif yang berasal dari supra desa, Karena bagaimanapun juga desa merupakan bagian dari NKRI. Jika kombinasi itu berjalan dengan baik maka paling tidak akan bisa menjawab 3 persoalan: yaitu kualitas hidup di desa meningkat, kemudian mampu menciptakan aneka kegiatan ekonomi produktif, yang pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan karena pendapatan naik. “Ini yang kita sebut Logical Framework atau alur logika dalam kerangka kerja,” tegas Pak Anwar. “Hal ini kalau kita laksanakan secara konsisten maka akan terjadi transformasi atau perubahan dari desa dengan aneka ketertinggalan-nya menjadi desa yang maju dan mandiri.”

Skema yang bersumber dari UU Desa tersebut tentu perlu diturunkan dalam tingkat yang lebih operasional, antara lain dengan berbagai peraturan menteri desa hingga peraturan desa (Perdes). Untuk selanjutnya Pak Anwar lebih banyak menjelaskan bagian tugas pemerintah dan kementerian desa, namun pegiat desa perlu tahu hal ini, yaitu supaya bisa terjalin koneksi dan harmoni antara “desa membangun” dengan “membangun desa”. Untuk itu pegiat desa juga perlu membaca UU Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Desa, Perda, dan dasar hukum lain yang terkait dengan desa.

Sesuai dengan pokok bahasan kuliah, selanjutnya Pak Anwar menjelaskan formula pengalokasian dana desa. Secara definisi, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan, formula alokasi (jatah) dana desa tersebut terus-menerus diperbaiki supaya adil dan bisa mendorong transformasi desa seperti dijelaskan di atas.

Pada tahun pertama, 2015 – 2017, formula alokasi relative sederhana, yaitu

  1. 90% Alokasi Dasar (dibagi rata)

  2. Sedangkan yang 10% dibagi berdasarkan variable, yaitu

  • 25% berdasarkan jumlah penduduk;

  • 35% berdasarkan angka kemiskinan;

  • 10% luas wilayah desa;

  • 30% tingkat kesulitan geografis desa.

Tahun 2018 berdasarkan PMK 226/PMK.072017

  1. 77% Alokasi Dasar (dibagi rata)

  2. 3% alokasi afirmatif (desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi)

  3. 20% berdasarkan variable:

  • 10% jumlah penduduk desa

  • 50% angka kemiskinan desa

  • 15% luas wilayah desa

  • 25% tingkat kesulitan geografis desa

Tahun 2019 berdasarkan PMK 193/PMK.07/2018

  1. 72% Alokasi Dasar (dibagi rata)

  2. 3% alokasi afirnatif (desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi)

  3. 25% berdasarkan variable:

  • 10% jumlah penduduk desa

  • 50% angka kemiskinan desa

  • 15% luas wilayah desa

  • 25% tingkat kesulitan geografis desa

Tahun 2020 berdasarkan PMK 205/PMK.07/2019

  1. 69% Alokasi Dasar (dibagi rata)

  2. 1,5% alokasi afirnatif (desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi)

  3. 1,5% alokasi kinerja, adalah desa yang dipilih sebanyak 10% dari seluruh desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot:

  • 20% pengelolaan keuangan Desa;

  • 20% untuk pengelolaan Dana Desa;

  • 25% untuk capaian keluaran Dana Desa; dan

  • 35% untuk capaian hasil pembangunan Desa.

  1. 28% berdasarkan variable:

  • 10% jumlah penduduk desa

  • 50% angka kemiskinan desa

  • 15% luas wilayah desa

  • 25% tingkat kesulitan geografis desa

Pengalaman di tahun pertama ada desa dengan jumlah penduduk sedikit dan luas wilayah yang relative kecil ternyata alokasi Dana Desa hampir sama dengan desa dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas. Untuk tahun berikutnya makin diperbaiki dengan menambahkan poin alokasi dan variable pembagi. Bahkan untuk tahun 2020 ditambahkan poin alokasi kinerja yaitu sebesar 1,5%. Perlu dicatat sekali lagi, bahwa hal ini supaya adil dan sebagai salah satu wujud dukungan negara supaya desa bertransformasi menjadi desa yang maju dan mandiri.******

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.