Membangun Bumdes

Membangun Bumdes

Mon, 01/27/2020 - 13:54
0 comments

Catatan Kuliah 03

Membangun Bumdes

Bersama: Nugroho Setijo Nagoro (direktur PUED PPMD), Haryono Suyono (advisor Menteri Desa), Nendro Edi (sekretaris Bumdes Bengle)

Host: Ivanovic Agusta (Kapusdatin)

 

Pak Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan Kementrian Desa mengenai Bumdes, adalah mendorong usaha-usaha ekonomi perdesaan, baik skala rumah-tangga maupun skala antar desa, yang searah dan senafas dengan dasar pendirian Bumdes seperti tertuang dalam UU Desa, yaitu:

  1. Meningkatkan Perekonomian Desa

  2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa

  3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

  4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Kemudian Bumdes juga diarahkan bisa menggantikan fungsi negara dan pemerintah manakala kesulitan hadir, misalnya pada desa yang terisolir yang tidak terjangkau listrik, maka Bumdes bisa mendirikan unit usaha listrik desa dengan sumber tenaga matahari atau mikro hidro.

Dan secara khusus kebijakan Kementerian Desa adalah pengembangan kapasitas, yang menyangkut antara lain, bagaimana supaya Bumdes bisa menggerakkan aktifitas produksi, dan juga mempunyai akses pasar atas produknya tersebut.

Dengan demikian, Bumdes sebagai usaha ekonomi harus ber-orientasi keuntungan seperti bisnis pada umumnya. Pada sisi lain, Bumdes harus membangkitkan perekonomian masyarakat desa, atau untuk desa tertentu bisa juga jasa layanan dasar untuk peningkatan kualitas hidup seperti air pam desa dan listrik desa. Jangan sampai terjadi dengan dana desa sekitar 1 milyar itu dialokasikan untuk membuka usaha toko baju dan baju yang dijual itu barang import. Mungkin itu menguntungkan, namun kurang membawa manfaat, bahkan justru membuat masyarakat desa jadi konsumtif.

Selanjutnya Pak Nugroho menjelaskan bahwa secara subtantif Bumdes juga membawa misi pemberdayaan. Ketika Bumdes makin kuat kapasitasnya, maka Bumdes bisa menjadi saluran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Praktek pemberdayaan yang dilakukan adalah membuka ruang keberdayaan masyarakat desa melalui Bumdes. Misalnya ada kelompok produksi di masyarakat, maka diharapkan Bumdes bisa membantu misalnya dalam hal pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan tehnik, bahan baku, mesin sampai pada akses pasar.

Selanjutnya Bumdes juga kita dorong untuk bekerja-sama dengan pelaku bisnis, dengan ini ada dua manfaat, yaitu Bumdes secara otomatis berusaha mengembangkan kapasitasnya sesuai dengan standar mitra bisnis tersebut, dan juga akan terjadi keberlanjutan produksi karena adanya permintaan produk dari mitra bisnis.

Beberapa tahun terakhir Kementerian Desa berusaha mencari model, kesimpulannya bahwa Bumdes itu tidak bisa bekerja sendiri, supaya memenuhi skala bisnis maka Bumdes perlu bekerja-sama dengan korporasi. Beberapa desa memang sudah menjalin hubungan bisnis secara mandiri, yaitu kontrak kerjasama antara Bumdes dengan perusahaan, ternyata cukup berhasil dan berkembang. Berdasarkan temuan tersebut maka pada tahun 2019 dikembangkan program PIID-PEL (Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal) pada 126 desa, yaitu dengan model kemitraan antara kelompok usaha masyarakat desa, Bumdes dan pelaku bisnis (perusahaan).

Tentu saja desa yang mendapat intervensi program dari Kementerian Desa adalah yang Bumdes-nya berpotensi untuk berkembang. Karena Bumdes itu banyak karakternya, ada yang masih pemula 92% dari 47.717 dan yang telah tervalidasi 45.600, artinya sudah diketahui kelembagaannya, jenis usahanya apa dan omset-nya berapa.

Ciri-ciri Bumdes pemula adalah yang organisasinya masih sederhana, bidang usahanya masih satu atau dua unit, skalanya relative kecil sehingga tidak membutuhkan pengelolaan yang rumit. Kemudian Bumdes yang berkembang, ini sudah cukup canggih dalam mengelola organisasi, mengenal laporan keuangan, sudah mengenal bagaimana mengelola asset. Selanjutnya Bumdes yang sudah maju, ada 1.686 Bumdes dengan ciri sudah mengenal pasar bahkan ada yang sudah ekspor, organisasinya canggih, sudah mengenal audit eskternal dan omsetnya sudah di atas satu miliar.

Sehingga perlakuan Kementerian Desa atas Bumdes tersebut berbeda-beda. Pada kontek program PIID-PEL, telah dilakukan pendampingan supaya Bumdes berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan assessment sendiri dalam menjalankan dan menentukan jenis usaha, serta apa saja kebutuhannya. Secara detil kasus, pada sesi kedua akan dijelaskan oleh wakil Bumdes Bengle, Karawang, Jawa Barat.

Pada program PIID-PEL perlakuannya bersifat spesifik dan berbeda sesuai potensi masing-masing desa, termasuk potensi pasar atas produk yang dihasilkan. Jadi ini bukan kebijakan pukul rata, one fit for all, namun semuanya ditentukan sendiri oleh masyarakat desa bersama Bumdes. Dalam menyusun rencana bisnis dan persiapan lain, Bumdes mendapat bimbingan dari Inkubator, yaitu pihak perguruan tinggi atau Lembaga lain yang menguasai bidang bisnis tersebut.

Selanjutnya berikut ini pengalaman praktek dari Bumdes Bengle, seperti disampaikan Pak Nendro. Pada awalnya Bumdes sangat sulit meyakinkan masyarakat, bahwa Bumdes bisa menjadi lokomotif ekonomi desa. Juga sangat sulit mencari sumber-daya manusia yang mau mengabdi, karena awalnya Bumdes itu tidak bicara gaji atau honor.

Namun Bumdes terus bergerak karena dukungan dari kepala desa. Bumdes pun mengikuti arahan kepala desa dalam membangun kelembagaan dan Bisnis, hingga secara berangsur dukungan dari masyarakat desa makin meningkat. Awalnya Bumdes menjalankan usaha pengelolaan sampah, setelah itu muncul potensi untuk pengembangan lebih lanjut, karena sampah organic bisa menjadi pakan dan media pengembang-biakan maggot (belatung), dan maggot ini permintaannya cukup tinggi yaitu untuk pakan ternak unggas maupun perikanan, maka Bumdes melakukan bisnis budidaya maggot.

Kemudian pada tahun 2019 Bumdes Bengle juga mendapat bantuan modal dari program PIID-PEL. Bumdes Bengle juga dibantu membangun kelembagaan dan yang paling penting dihubungkan dengan pengusaha yang akan menampung produk dihasilkan. Sehingga, kapasitas Bumdes dalam mengelola usaha juga meningkat termasuk dalam hal system akuntansi keuangan.

Jadi berkat bantuan program tersebut maka usaha budidaya maggot makin berkembang. Awalnya maggot dijual dalam bentuk segar, maka kemudian maggot diolah jadi tepung yang selanjutnya dicetak menjadi pellet setelah dicampur bahan lain. Pellet itu adalah pakan ternak dan perikanan, sehingga nilai jualnya jadi berlipat-lipat bila dibandingkan maggot segar.

Yang menjalankan budi-daya maggot kebanyakan ibu-ibu di Desa Bengle yang dilakukan di lingkungan rumah masing-masing. Sedangkan untuk pengolahan menjadi tepung hingga menjadi pellet dilakukan oleh Bumdes.

Membuat model bisnis kemitraan yang banyak melibatkan penduduk desa itu membutuhkan kerja keras tersendiri, mulai dari memberikan pemahaman, melatih skill ketrampilan hingga pengendalian kualitas produksi. Untuk mengenalkan maggot pada masyarakat itu bukan perkara mudah, awalnya mereka jijik karena maggot itu semacam ulat atau belatung. Namun setelah berjalan, jadi relative lancar dan makin bertambah banyak yang ikut budi-daya maggot, hingga sekarang sudah 150 keluarga yang ikut dan masih akan terus bertambah.

Bagi masyarakat desa ini merupakan perubahan yang luar biasa, yang sebelumnya sampah organic hanya dijadikan pupuk sekarang nilainya lebih meningkat lagi jadi media maggot, dan sisa kotoran maggot tetap bisa dijadikan pupuk.

Bantuan program PIID-PEL tersebut digunakan untuk mendirikan pabrik atau rumah produksi pellet yang berbahan dasar maggot, dan Bumdes Bengle telah menjalankan kontrak dengan mitra pengusaha sebanyak 5 ton pellet per-bulan, kurang lebih senilai 75 juta.

Pada sesi terakhir Prof. Haryono Suyono menyampaikan satu kata kunci, bahwa Bumdes harus bersikap terbuka. Jadi Bumdes diharapkan tidak menjadi satu-satunya unit ekonomi yang berkembang, justru keberadaan Bumdes diharapkan juga merangsang unit usaha lain yang ada di desa juga berkembang. Misalnya seperti koperasi, kelompok tani, ibu-ibu PKK, usaha individu penduduk desa dan lain sebagainya juga ikut berkembang. Seperti pada Bumdes Bengle, perlu dikembangkan lagi supaya tidak hanya 150 keluarga yang terlibat dalam budi-daya maggot, bisa juga menambahkan unit usaha ternak atau perikanan karena stok pakan mampu diproduksi sendiri dan supaya transformasi ekonomi makin meluas. Dengan kelompok tani mungkin bekerjasama dalam produksi pupuk yang berbahan dasar limbah atau kotoran maggot dan seterusnya.

Jadi aspek sosial, keuntungan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan harus diperhitungkan. Bahkan di beberapa tempat Bumdes mempekerjakan lansia, mungkin bagi Bumdes untungnya tidak terlalu besar, namun sangat menguntungkan bagi masyarakat desa. Jadi ada Bumdes yang mempunyai unit usaha penitipan anak balita yang dikelola oleh para lansia, sedangkan ibu-ibu anak itu bekerja di Bumdes. Model seperti ini sangat menarik dimana Bumdes untung dan masyarakat desa lebih untung lagi. Jadi transformasi ekonomi desa juga ada aspek sosialnya. Dan seperti disebutkan di atas dengan adanya Bumdes jangan mematikan unit usaha lain yang ada di desa, namun justru harus banyak menghidupkan.

Disamping model program dengan model inkubasi, juga ada model BUMN shop yang lebih fokus pada pemasaran atau perdagangan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Desa bersama PT. PPI yang membuat BUMN shop sebanyak 1.000 gerai, dan akan terus dikembangkan lagi. BUMN Shop adalah layanan one stop service di desa dengan layanan antara lain: perbankan, sembako dan produk UMKM, obat-obatan, kebutuhan pulsa dan internet, penyediaan produk BBM dan LPG, hingga kebutuhan pupuk. Disampaing gerai atau toko itu melayani penjualan eceran, juga melayani penjualan grosir dengan harga yang lebih murah untuk kios-kios kecil yang ada di desa.

Pada akhir kuliah Pak Nugroho menyampaikan bahwa system registrasi Bumdes sudah bisa diakses lewat google play store dan diinstal lewat HP. Sehingga Bumdes bisa melakukan update data mulai dari jenis usaha hingga omsetnya. Ini sangat penting untuk memantau perkembangan Bumdes dan untuk penentuan sasaran program yang diluncurkan Kementerian Desa,***

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.